marwaarsanios.info – Pemerintah Australia, melalui Perdana Menteri Anthony Albanese, telah menyuarakan keprihatinannya atas keengganan Media Sosial X untuk mematuhi perintah penghapusan konten yang berkaitan dengan kejadian penusukan seorang uskup di Sydney. Media Sosial X, yang berada di bawah kepemilikan Elon Musk, telah menyatakan bahwa konten tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan internal mereka mengenai ujaran kebencian dan oleh karena itu, menolak untuk menghapusnya dari platform.
Rencana Gugatan Media Sosial X terhadap Perintah Pemerintah
Media Sosial X berpendapat bahwa tidak ada entitas pemerintah yang memiliki otoritas untuk mendikte jenis konten yang dapat diakses oleh pengguna di tingkat global. Sebagai akibat dari perbedaan interpretasi ini, Media Sosial X berencana untuk menggugat perintah penghapusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia.
Sikap Elon Musk Mengenai Intervensi Pemerintah
Elon Musk, CEO dari Media Sosial X, telah secara publik mengkritik tindakan Pemerintah Australia, menyamakan tindakan mereka dengan praktek-praktek sensor yang diidentifikasikan dengan era Uni Soviet. Musk menyoroti permintaan pemerintah untuk pemblokiran konten secara global sebagai penghambat kebebasan berekspresi.
Konteks Penangkapan Terkait Insiden Penusukan
Otoritas kepolisian Australia telah berhasil menahan seorang individu berusia 16 tahun yang diduga terlibat dalam penusukan uskup tersebut, dengan tuduhan terkait terorisme. Video yang meresahkan dan menyebar secara luas ini menampilkan individu tersebut menyerang uskup dengan tuduhan penghinaan terhadap agama Islam.
Sikap Perdana Menteri terhadap Penyebaran Konten Berbahaya
Perdana Menteri Anthony Albanese telah menyampaikan keberatan terhadap distribusi konten yang menggambarkan kekerasan dan kebrutalan, menekankan bahwa keberadaan konten semacam itu hanya memperparah penderitaan yang dirasakan oleh warga yang terdampak. Beliau mengkritik pendirian Media Sosial X yang bertentangan dengan norma-norma yang diterapkan oleh platform lain, menggarisbawahi bahwa isu ini melampaui kebebasan berekspresi dan membahas aspek promosi sentimen negatif yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Dalam konteks ini, Pemerintah Australia dan Media Sosial X terlibat dalam perselisihan hukum mengenai penyebaran konten yang dianggap berpotensi menimbulkan keonaran sosial. Meskipun Media Sosial X mempersiapkan diri untuk melawan perintah penghapusan secara hukum, Pemerintah Australia menegaskan pentingnya mengatur penyebaran konten kekerasan demi menjaga kesejahteraan publik dan ketertiban sosial. Dialog antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial menjadi sangat penting dalam kasus ini.
