marwaarsanios.info – Menurut laporan Axios, Israel secara diam-diam diduga meminta Otoritas Palestina (PA) untuk mengoperasikan penyeberangan Rafah di Jalur Gaza. Empat sumber dari pejabat senior Israel, Amerika Serikat, dan Otoritas Palestina memberikan informasi tentang permintaan ini.
Permintaan tersebut didorong oleh ancaman Mesir untuk melarang pengangkutan bantuan jika pasukan Israel terus menggempur Rafah, seperti dikutip dari Jerusalem Post. Mesir telah menghentikan pengiriman bantuan melalui penyeberangan Kerem Shalom dan berjanji akan menunda bantuan sampai pasukan Israel menarik diri dari Rafah.
Menteri Keamanan Israel, Yoav Gallant, telah menelepon Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, untuk membicarakan hal ini. Dalam percakapan tersebut, Gallant menegaskan kesediaan Israel untuk menerima berbagai solusi untuk penyeberangan Rafah, selama Hamas tidak kembali.
Pemerintah Israel juga sedang berupaya mendorong kepemimpinan Palestina yang tidak terkait dengan Hamas untuk membantu mengelola penyeberangan tersebut. Namun, syarat mengambil alih penyeberangan akan memerlukan peringatan dan harus diidentifikasi sebagai komite bantuan lokal, bukan perpanjangan tangan dari PA.
Jika permintaan ini benar dan dipenuhi, maka ini akan menjadi undangan pertama Israel kepada Otoritas Palestina untuk bergabung atau memfasilitasi isu-isu yang berkaitan dengan perang.
Namun, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dilaporkan marah dengan permintaan Israel. Dia menyatakan bahwa Otoritas Palestina tidak akan setuju untuk memenuhi daftar tersebut secara sembunyi-sembunyi. Pejabat kepresidenan Palestina juga menuntut Israel melepas pendapatan pajak Palestina yang selama ini ditahan oleh Menteri Keuangan, Bazael Smotrich.
Permintaan Israel secara sembunyi-sembunyi muncul saat mereka menggempur Rafah di Jalur Gaza dengan intensitas tinggi. Serangan di Gaza juga terjadi di tengah agresi Israel yang berlangsung sejak Oktober 2023, menyebabkan hampir 35.000 jiwa di Palestina meninggal.
